Bupati Cirebon Dukung Langkah Menko PM Muhaimin Iskandar Dorong Pesantren Jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat
CIREBON, (divipromedia.com) — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), A. Muhaimin Iskandar, dalam mendorong transformasi pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat guna percepatan pengentasan kemiskinan.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., saat mendampingi Menko PMK dalam kegiatan Rembug Warga bertajuk “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Berbasis Pesantren” yang digelar di Pondok Pesantren Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kamis (17/7/2025).
“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Menko PMK di Kabupaten Cirebon, terlebih dengan membawa agenda yang sangat relevan bagi daerah kami sebagai kota santri. Ini menjadi momentum penting bagi pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan peran strategis pesantren,” ujar Imron di hadapan para tokoh agama dan masyarakat.
Bupati Imron menegaskan, wilayah pesisir Kabupaten Cirebon masih menghadapi tantangan kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM), hingga tingginya angka kemiskinan yang mencapai 11 persen atau sekitar 245 ribu jiwa.
“Kami yakin, pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tapi juga bisa menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan. Dengan penguatan kapasitas pesantren, kita bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan bahwa ratusan pesantren yang tersebar di Kabupaten Cirebon telah berkontribusi nyata dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat, melalui berbagai program kemandirian seperti koperasi, UMKM santri, hingga pelatihan keterampilan berbasis lokal.
“Konsep pesantren ekonomi harus terus dikembangkan. Dengan begitu, pesantren bisa menjadi game changer dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem,” ucap Imron.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mendukung implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang dijalankan pemerintah pusat sebagai dasar penyaluran bantuan dan program pemberdayaan agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Sementara itu, Menko PMK A. Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya mengangkat kembali peran historis pesantren sebagai lembaga rakyat yang telah terbukti menjadi rumah bagi pendidikan tanpa diskriminasi sosial, bahkan sejak era pra-kemerdekaan.
“Pesantren adalah benteng terakhir rakyat kecil. Di sini, masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan dan nilai-nilai kehidupan. Inilah kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya.
Cak Imin menyampaikan bahwa pesantren ke depan akan didorong menjadi pusat pelatihan kerja, inkubator kewirausahaan, serta simpul distribusi produk lokal yang memberdayakan masyarakat sekitar.
“Kita ingin pesantren tidak hanya melahirkan santri yang alim, tetapi juga santri yang mandiri secara ekonomi. Santri yang mampu menjadi penggerak di tengah masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, penguatan peran pesantren dalam pembangunan sosial dan ekonomi ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, yang menargetkan penyelesaian pada tahun 2026.
“Kami di Kemenko PMK akan terus mengorkestrasikan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Mari kita bergotong royong menjadikan pesantren sebagai kekuatan pembangunan,” pungkasnya. **(Akbar Arifin/divi)
