Kemenko PMK dan Bupati Cirebon Resmi Membuka Temu Inklusi Nasional ke-6
CIREBON, (divipromedia.com) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon secara resmi membuka Temu Inklusi Nasional ke-6 yang digelar di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Selasa, (2/9).
Acara ini menghadirkan lebih dari 590 peserta dari 24 provinsi di Indonesia yang tinggal bersama masyarakat dalam skema live in, sebagai bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, organisasi difabel, masyarakat desa, serta berbagai pihak lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kebijakan yang inklusif.
Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki 4.342 warga difabel dengan kebutuhan yang beragam. Untuk itu, pemerintah daerah tengah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai pedoman pembangunan inklusif yang mencakup sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan layanan sosial.
“Sejak Januari lalu, kami telah melaksanakan Musrenbang Tematik Inklusi dengan melibatkan masyarakat difabel secara langsung. Hasil musyawarah ini menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Dengan begitu, pembangunan di Kabupaten Cirebon benar-benar berpihak pada semua lapisan masyarakat,” ujar Bupati Imron.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menekankan masih adanya kesenjangan besar yang harus diatasi bersama.
“Sebanyak 13 persen difabel dengan kategori sedang dan berat belum menuntaskan pendidikan dasar.
Tingkat partisipasi kerja difabel juga baru mencapai 23,9 persen, dengan angka pengangguran hingga 77 persen. Ini adalah tantangan struktural yang hanya bisa dijawab melalui sinergi, peningkatan kesadaran publik, penguatan sumber daya manusia, dan akses terhadap teknologi,” jelasnya.
Woro menambahkan bahwa investasi pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan bukan hanya wujud keadilan sosial, tetapi juga peluang pembangunan. “Sinergi menjadi kunci untuk mewujudkan komitmen yang tertulis dalam kebijakan agar nyata dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, M. Joni Yulianto, Direktur SIGAB Indonesia sekaligus Penanggung Jawab Temu Inklusi Nasional ke-6, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
“Selain memperlihatkan daya tarik kebudayaan lokal, Kabupaten Cirebon juga menampilkan praktik baik dalam pengarusutamaan isu difabel yang bisa dijadikan contoh di daerah lain. Temu Inklusi adalah ruang strategis untuk berbagi praktik baik, gagasan, serta inovasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif,” ujarnya.**(AFIF/Divi)
