Ono Surono Soroti Minimnya Keterlibatan DPRD dalam Musrenbang Jabar 2025 di Cirebon
CIREBON, (divipromedia.com) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menyoroti kurangnya pelibatan unsur legislatif dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang digelar di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, pada 7 Mei 2025 lalu.
Dalam rapat terbatas bersama Bupati Cirebon, Rabu (12/5/2025), Ono menyampaikan keprihatinannya terhadap proses komunikasi yang dinilainya tidak optimal antara penyelenggara Musrenbang dan DPRD. Ia mengungkapkan bahwa undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut baru diterima pada malam hari sebelumnya, dengan jadwal yang tumpang tindih.
“Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, undangan baru kami terima malam hari dan itu pun terdapat tiga sesi jam 8, jam 10, dan jam 12. Hal ini tentu menyulitkan banyak anggota DPRD untuk hadir, apalagi sebagian besar sedang melaksanakan kegiatan kedewanan lainnya,” ujar Ono.
Ono menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, Musrenbang seharusnya menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat yang telah diserap DPRD melalui kegiatan reses dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
“DPRD bukan sekadar pelengkap. Kami membawa aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing. Jika tidak dilibatkan secara aktif dalam forum perencanaan, bagaimana mungkin rencana pembangunan bisa benar-benar representatif dan menjawab kebutuhan rakyat?” tegasnya.
Ia pun menyayangkan lemahnya komunikasi lintas kelembagaan, yang menurutnya dapat menghambat terciptanya perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.
Sebagaimana diketahui, Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2025 yang digelar di Bale Jaya Dewata gedung bersejarah yang kini difungsikan sebagai kantor gubernur untuk wilayah Pantura, merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut hadir bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya pendekatan ekologis dalam pembangunan, khususnya terkait penataan sungai dan pelestarian lingkungan hidup, ujarnya. *(Afif/divi).
