Headline

Pemerintah Ungkap Harga Asli Energi dan Pangan Jika Tanpa Subsidi, APBN Tanggung Triliunan Rupiah untuk Rakyat

Bambang Setiawan

01/10/2025 - 12:49 pm

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan besarnya beban subsidi dan kompensasi yang ditanggung pemerintah demi menjaga keterjangkauan harga energi dan pangan bagi masyarakat.

JAKARTA, (divipromedia.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan besarnya beban subsidi dan kompensasi yang ditanggung pemerintah demi menjaga keterjangkauan harga energi dan pangan bagi masyarakat.

Dalam rapat kerja bersama DPR, Rabu (1/10), Purbaya menegaskan bahwa tanpa intervensi fiskal, harga komoditas penting bisa jauh lebih tinggi dari yang saat ini dibayar rakyat.

“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat, baik untuk energi maupun non-energi. Inilah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar Purbaya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, beberapa komoditas pokok menunjukkan selisih harga yang signifikan:

Solar: harga keekonomian Rp11.950/liter, namun dijual Rp6.800/liter. APBN menanggung Rp5.150/liter.
Pertalite: harga asli Rp11.700/liter, masyarakat hanya membayar Rp10.000/liter. Selisih Rp1.700/liter atau 15% ditanggung negara.
Minyak Tanah: harga asli Rp11.150/liter, dijual Rp2.500/liter. Pemerintah menanggung Rp8.650/liter atau 78%.
LPG 3 Kg: harga keekonomian Rp42.750/tabung, namun dijual Rp12.750/tabung. APBN menanggung Rp30.000/tabung.
Listrik Rumah Tangga 900 VA Subsidi: harga asli Rp1.800/kWh, masyarakat hanya membayar Rp600/kWh. Subsidi mencapai Rp1.200/kWh (67%).
Listrik Rumah Tangga 900 VA Non Subsidi: harga asli Rp1.800/kWh, masyarakat membayar Rp1.400/kWh. Pemerintah tetap menanggung Rp400/kWh (22%).
Pupuk Urea: harga asli Rp5.558/kg, dijual Rp2.250/kg. APBN menutup Rp3.308/kg atau 59%.
Pupuk NPK: harga asli Rp10.791/kg, masyarakat hanya membayar Rp2.300/kg. Subsidi mencapai Rp8.491/kg.

Purbaya menegaskan, skema subsidi dan kompensasi ini menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas ekonomi nasional.

“Subsidi bukan sekadar angka dalam APBN, tetapi bukti nyata keberpihakan negara untuk melindungi rakyat. Ke depan, mekanisme ini akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan tidak membebani fiskal secara berlebihan,” tambahnya. **(Tim Redaksi)