Viral video Beredar, Biaya Persalinan Membengkak di RSUD Arjawinangun
Viral video Beredar, Biaya Persalinan Membengkak di RSUD Arjawinangun
Divipromedia.com, KABUPATEN CIREBON – Direktur RSUD Arjawinangun, dr. H. Bambang Sumardi menanggapi video yang beredar di media sosial terkait biaya administrasi persalinan yang mencapai Rp. 17 juta.
“Sebetulnya itu hanya miss komunikasi, memang ini yang menjadi salah satu kendala di RSUD Arjawinangun”. Jadi, RSUD Arjawinangun sejak 5 Februari 2024 sudah menerapkan Perda baru yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon yaitu Perda nomor Satu tahun 2024, dan itu memang nilainya signifikan dan inilah yang harus di evaluasi, tuturnya, saat dikonfirmasi awak media usai acara HUT RSUD Arjawinangun Ke-45, Sabtu, (22/6), di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Jawa Barat.
BACA JUGA
Pada bulan kemarin, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menanyakan ke kami bagaimana reaksi masyarakat terkait penerapan Perda baru tersebut.
Masyarakat memang resah dengan adanya kenaikan tarif tersebut, tapi kita juga memahami bahwa Perda itu dibuat bukan hanya setahun atau 2 tahun, tapi untuk 5 atau 10 tahun kedepan.
Buktinya pada Perda sebelumnya yaitu Perda tahun 2009 jadi sudah out off date sebetulnya, hanya saja mungkin belum ada sosialisasi terkait Perda baru ini sehingga masyarakat kaget.
Nilai sudah tidak realistis, makanya kita bertransformasi dan menggunakan Perda baru tersebut, sebetulnya RSUD Waled juga sama tapi belum memberlakukan Perda baru tersebut.
Kenaikan tarif di Perda ini bervariasi, contohnya pada Perda sebelumnya daftar Poliklinik sebesar Rp. 25 ribu dan pada Perda baru ini sebesar Rp. 150 ribu, kenaikan sangat signifikan.
Sebetulnya kalau masyarakat pengguna BPJS itu tidak masalah, yang menjadi masalah kalau masyarakat tidak memiliki BPJS atau PBI secara otomatis menggunakan biaya Pribadi, unjarnya.
Menurut, dr. Bambang, pada kasus kemarin itu, pasien tidak memiliki BPJS atau PBI, dan Kuota UHC sedang habis sehingga harus umum.
“Begitu disodorkan nilainya mencapai Rp. 17 juta, pasien kaget.
Terkait perihal diskon yang awalnya Rp. 17 juta menjadi Rp. 13 juta itu sebetulnya bukan diskon tetapi potongan dari jasa pelayanan.
“Karena kita kasian jadi kita mengurangi jasa, tapi kalau obat kita tidak bisa mengurangi karena kan itu modal, contonya dokter memeriksa itu jasa, tarif jasa tersebut yang kami kurangi,” ujar Bambang.
Terkait billing (nota) yang dipersulit, sebetulnya bukan dipersulit. Tapi memang di RSUD Arjawinangun sistemnya seperti itu, jadi billing (nota) bisa di print kalau pasien sudah bayar.
Sehingga kami mengeluarkan tulisan tanggan untuk memberitahu pasien total biaya administrasi nya. Dan saat itu juga kami memberikan solusi foto billing yang ada di komputer jika tidak percaya.
drm Bambang menjelaskan kronologis pada kasus persalinan kemarin. “Sebenarnya pasien mengalami kendala pada proses persalinan ada penyulitan pada rahim, kala dua lama dan kala dua panjang. ketika ada problem tersebut pihak kami RSUD Arjawinangun mengkonfirmasi kepada keluarga untuk melakukan penanganan operasi tetapi pihak keluarga tidak mesetujui atau menolak. Sehingga, pihak dokter melakukan penanganan kepada pasien di berikan induksi. alhamdulilah, setelah di induksi secara spontan bayi lahir tetapi ada resiko bayi tidak menangis saat lahir, maka kita rawat intensif, bebernya.
Kalau di katakan persalinan normal, tidak karena ada penyulitan. Kalau persalinan normal seharusnya selesai di ponpes atau puskesmas, tidak di perlu di rujuk ke rumah sakit, unjarnya.
Pada kasus viral tersebut, memang pasien belum bayar sama sekali, dan kami juga tidak mempersulit pasien untuk pulang.
Tambahnya, pihaknya juga memberikan himbauan kepada masyarakat, seperti kasus persalinan kemarin, seharusnya masyarakat yang belum memiliki BPJS dihimbau untuk membuat BPJS terlebih dahulu sehingga pada proses persalinan tidak ada masalah proses administrasi, punkasnya.
Sebelumnya, video berdurasi 12 menit, yang di upload @mmachbub, mengatakan,
Ketua Partai Buruh Exco Cirebon, Moh. Mahcbub mengatakan kabar mengejutkan dari salah satu pasien yang tidak bisa disebutkan namanya di RSUD milik pemerintah yaitu RSUD Arjawinangun.
Pasien tersebut melakukan persalinan normal, dan masuk di kelas tiga di RSUD tersebut. Namun yang mengejutkan adalah total biaya administrasi hingga 17 juta, padahal tidak ada perawatan atau pelayanan khusu yang diberikan dan persalinan pun normal.
Pihaknya menyampaikan kabar tersebut, agar masyarakat berhati-hati ketika masuk ke rumah sakit, dan crosschek kembali secara detail.
Kronologis singkatnya, pada tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dari Poned dirujuk ke RSUD Arjawinangun.
Dirujuk, masuk ke penanagan IGD ditangani dan proses administrasi dilakukan.
BACA JUGA
Pada saat proses administrasi tersebut yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan baik mandiri maupun PBI, maka punya waktu 3 hari untuk mengurus proses administrasi, maka bsrjalanlah proses itu.
Di pertengahan jalan memang UHC di Kabupaten Cirebon kosong kuotanya, sehingga yang bersangkutan harus melakukan pendaftaran atau pembayaran secara pribadi.
Kemudian pada tanggal 11 Juni 2024, alhamdulillah si ibu ini melahirkan secara normal. Ibu dan anak dalam kondisi sehat. Tidak ada penanganan khusus.
Kemudian pada tanggal 13 Juni 2024 pagi, ibu dan bayinya sudah diperbolehkan untuk pulang. Maka pihak RSUD menghubungi keluarganya untuk proses administrasi, karena tadi kuota UHC sudah habis, sehingga pihak keluarga mau tidak mau harus melakukan pembayaran administrasi secara pribadi.
Maka kasir menyampaikan rincian biaya yang harus dibayarkan oleh pihak keluarga.
Pada saat itu yang diberikan oleh kasir adalah tulisan tangan bukan billing atau nota resmi dari RS, pihak keluarga terkejut karena total biaya hingga Rp. 17 juta.
Dengan rincian sebagai berikut, bayi tanggungannya senilai Rp, 3.597.127, ibunya senilai Rp. 12.094.230, penangan IGD senilai Rp. 1.666.804 jadi totalnya Rp. 17.357441.
Pihak keluarga kaget, dan menanyakan kepada kasir, apakah betul total yang harus dibayarkan hingga Rp. 17 juta lebih?.
Padahal istri saya melahirkannya normal, tidak Caesar. Tidak ada perawatan khusu dan kelasnya pun kelas tiga.
Kenapa bisa sampai sebesar itu tagihannya.
TONTON JUGA
Kasir menjawab, tadi sudah ditanyakan dan ini tagihan yang harus dibayarkan.
Tidak mendapatkan jawaban yang puas dari kasir, sehingga komunikasi dengan saya.
Tolong minta rincian tagihannya kepada kasir, bapaknya minta rinciannya kepada kasir.
Bapaknya bertanya kepada kasir, Pak Minta rinciannya betul nggak sebesar itu dan ada kesalahan tidak?, namun jawaban dari kasir tidak boleh, kalau di print berarti bapak sudah bayar.
ya sudah kalau tidak boleh, tolong fotokan saja total rinciannya atau di videokan layar sistemnya.
Namun kata kasir tetap tidak boleh.
Ini menjadi pertanyaan, pada saat itu posisi saya jauh, ada temannya bapak dari bayi tersebut dan coba dampingi sekitar tiga orang datang ke bagian MOD,
Ditemui oleh pihak MOD, dan ada pembicaraan klarifikasi total administrasi hingga 17 juta tersebut, pihak RS akhirnya memberikan diskon, dari 17 juta menjadi sekitar 13 juta.
Namun, pihak keluarga masih penasaran dengan biaya administrasi tersebut, dan masih Komunikasi dengan saya.
Pada waktu malam, saya meluncur ke RSUD Arjawinangun untuk mengecek klarifikasi, tentang benarkah ada diskon dari 17 juta menjadi 13 juta. Kok bisa rs memberikan harga diskon.
Bertemu dengan kawan saya dan datang menghadap MOD, dan di situ disampaikan klarifikasi kembali, dan saya menanyakan apakah betul biaya administrasi mencapai 17 juta rupiah ini dan turun memjadi 13 juta?.
Pasien dirawat di ruangan kelas 3, 4 kasur pasien dalam satu ruangan dan tidak ada pembatas atau gorden, adanya kipas angin. Kondisi kamar panas dan pengap.
Jika melihat kondisi kamar dan totalan biaya semahal itu kah kamarnya?
Jawaban dari MOD, jni ada double billing, adanya ketidak sinkronisasi antar shift yang sebelumnya dan yang sedang berjalan, alasanya diluar tadi.
Kenapa bisa di RS bisa terjadi double billing? Sehingga saya minta pada malam itu untuk membawa pulang ibu dan bayinya.
Untuk urusan administrasi saya tetap ingin mempertanyakan secara detail, berapa rincian yang detail dan dari 17 juta menjadi 13 juta.
Pada malam itu, pihak RS memperbolehkan pulang, setelah pulang, pihak RS mengajak bapak dari bayi tersebut ke kasir.
Bapaknya ini harus menandatangani perjanjian, mengakui dan akan membayar sebesar 13juta.
Dan saya ikut melihat dan membacar, saya bertanya mana rincian yang 13 jutanya. Pihak RS tetap tidak mau memberikan nilai rincian tersebut, maka kami putuskan tidak mau menandatangani perjanjian tersebut.
Lalu dengan mendesak dan meminta rinciannya, lalu dikasih rincian lewat foto di layar monitor sistem informasi RS.
Namun layanan foto yang dihasilkan tidak jelas, samar samar itu keliatan ada angka 8 juta.
Dari peristiwa ini menjadi pembelajarn kita, ini patut dicurigai dan di waspadai, ada permainan di RS. Karena proses persalinan normal dan tidak ada pelayanan khusus.. (DM1)
