Gedung DPRD Kabupaten Cirebon Mulai Direhabilitasi, Anggaran Didukung Penuh Kementerian PUPR

Gedung DPRD kabupaten Cirebon, (Dok.soleh)

CIREBON, (divipromedia.com) – Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi memulai proses rehabilitasi Gedung DPRD Kabupaten Cirebon yang beberapa waktu lalu terdampak kebakaran.

Tahap awal perbaikan ditandai dengan pembersihan dan pengukuran konstruksi oleh tim pekerja di lokasi, Senin (29/9).

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, Wawan Siswandar, menegaskan bahwa seluruh pembiayaan rehabilitasi ditanggung penuh oleh Kementerian PUPR atas dasar permohonan resmi Bupati Cirebon.

Dengan demikian, tidak ada alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Yang mengerjakan adalah Kementerian PU. Kami hanya sebagai penerima manfaat. Komitmennya, gedung akan dikembalikan sesuai kondisi semula sehingga dapat kembali dipergunakan sebagai pusat aktivitas legislatif daerah,” jelas Wawan.

Rehabilitasi difokuskan pada struktur fisik utama, termasuk penggantian material yang sudah tidak layak. Namun, untuk tahap awal, peralatan penunjang seperti sistem pendingin ruangan, teknologi informasi, hingga furnitur belum masuk dalam paket pekerjaan.

“Informasi yang kami terima, perbaikan baru mencakup bangunan inti. Untuk perangkat yang rusak atau hilang, sebagian akan diupayakan penggantinya dari pihak kementerian,” tambahnya.

Proses perbaikan ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan. Meski terbilang singkat, pihak Sekretariat DPRD optimistis pembangunan dapat selesai tepat waktu sehingga aktivitas lembaga legislatif bisa segera kembali normal.

Wawan juga menegaskan bahwa pengajuan perbaikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sementara DPRD hanya berperan dalam memfasilitasi kebutuhan administrasi.

Dengan adanya dukungan pemerintah pusat, Pemkab Cirebon menilai langkah ini mampu meringankan beban keuangan daerah, sekaligus memastikan masyarakat kembali memiliki gedung DPRD yang representatif sebagai wadah pengambilan keputusan politik, punkasnya. **(Soleh/divi)

Pasang Iklan di Divi Pro Media