PANRB Dorong Optimalisasi Pelayanan Publik Lewat Pendampingan Implementasi Kebijakan di Daerah
JAKARTA, (divipromedia.com) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat arah kebijakan pelayanan publik agar semakin tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui program pendampingan implementasi kebijakan kepada pemerintah daerah.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menegaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman sekaligus memastikan kebijakan pelayanan publik berjalan optimal.
“Pendampingan terhadap implementasi kebijakan pelayanan publik dilakukan untuk mewujudkan pemahaman bersama di pemerintah daerah. Dengan begitu, pelaksanaannya dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Otok, Jumat (26/9).
Kementerian PANRB telah merumuskan sejumlah instrumen penting, mulai dari standar pelayanan, pemantauan kinerja, hingga mekanisme pelaporan yang menjadi bagian dari akuntabilitas publik.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga mendorong pembangunan ekosistem digital pelayanan publik yang lebih terintegrasi, adaptif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Selain meningkatkan efisiensi, kebijakan pelayanan publik diarahkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dengan pendekatan citizen centric.
Konsep ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan demi mewujudkan kebijakan yang transparan serta berlandaskan prinsip no wrong door policy.
Dukungan terhadap langkah PANRB turut disampaikan oleh Wali Kota Batu, Nurochman. Ia menilai kebijakan pelayanan publik yang terimplementasi dengan baik dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Pemerintah Kota Batu berkomitmen meningkatkan pelayanan publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pelayanan publik bukan hanya milik kabupaten atau kota, tetapi merupakan langkah bersama secara nasional untuk membangun kualitas layanan yang lebih baik,” tegas Nurochman.
Melalui forum pendampingan ini, pemerintah daerah juga difasilitasi untuk berbagi pengalaman, solusi, dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun kegiatan ini diikuti oleh perwakilan daerah dari DIY, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Ajib Rakhmawanto, menutup kegiatan dengan menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah.
“Kita terus mendorong kolaborasi dan kerja sama ke depan untuk perbaikan pelayanan publik. Harapannya, masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih baik dan berkualitas,” pungkas Ajib. *(Tim Redaksi)
