Pemkab Cirebon Gelar GPT 2024 untuk Tingkatkan Akses Layanan Perizinan bagi UMK
KABUPATEN CIREBON, (divipromedia.com) — Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan mendukung perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan Gebyar Pelayanan Terpadu (GPT) 2024.
Acara ini berlangsung Selasa, (17/12/2024), di Gedung Olahraga Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, dengan dihadiri oleh 150 peserta dari kalangan pelaku UMK.
GPT 2024 bertujuan untuk mempercepat akses layanan perizinan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha, khususnya UMK. Berbagai layanan perizinan yang ditawarkan dalam acara ini antara lain penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT), dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Drs. Hafidz Iswahyudi MSi, mengungkapkan target penerbitan NIB di Kabupaten Cirebon pada 2024 mencapai 60.288.
Hingga saat ini, telah terealisasi sebanyak 50.523 NIB, atau sekitar 83,8 persen. “Pemerintah terus berupaya mempermudah proses perizinan melalui layanan langsung, guna mendukung pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing,” ungkap Hafidz.
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Nining Yulistiani, dalam kesempatan tersebut menegaskan peran vital UMK dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Online Single Submission (OSS), sekitar 99 persen pelaku usaha yang terdaftar di Indonesia merupakan UMK, yang menyerap 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, NIB menjadi sangat penting untuk mendukung UMK dalam mengakses berbagai fasilitas, termasuk layanan perbankan dan pasar.
Nining juga mengungkapkan hasil survei DPMPTSP Jawa Barat di 27 kabupaten/kota, yang menunjukkan bahwa pelaku UMK sangat membutuhkan layanan terkait akses perbankan, pelatihan, dan legalisasi usaha.
