Perjalan Masih Panjang : Cirebon Timur Resmi Ditetapkan Sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru
Cakupan Wilayah dan Polemik Ibu Kota
CDPOB Cirebon Timur akan meliputi 16 kecamatan dengan luas wilayah 446,57 km². Meski demikian, penentuan ibu kota masih menjadi pembahasan. DPRD Kabupaten Cirebon mengusulkan Karangwareng, sementara DPRD Jabar bersama tim riset Universitas Padjadjaran merekomendasikan Karangsembung karena lebih strategis dan bebas dari jalur SUTET.
Selain itu, muncul gagasan penggunaan nama baru Caruban Nagari untuk memperkuat identitas sejarah dan budaya lokal.
Perspektif Akademisi
Menurut akademisi Universitas Gunung Jati Cirebon, Khaerudin Imawan, penetapan CDPOB merupakan momentum penting yang lahir dari perjuangan panjang masyarakat.
“Pemekaran Cirebon Timur bukan keputusan instan, melainkan hasil aspirasi yang konsisten diperjuangkan. Potensinya sangat besar, baik sumber daya manusia, pertanian, hasil laut, hingga wisata. Yang dibutuhkan adalah pengelolaan yang terarah,” ungkapnya.
Menanti Keputusan Pusat
Meskipun telah menyandang status CDPOB, langkah Cirebon Timur menuju daerah otonom baru masih menunggu pencabutan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat.
“Seluruh tahapan akan kami perkuat, mulai dari aspek demografi, sosial budaya, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan. Semoga saat moratorium dibuka, Cirebon Timur sudah benar-benar siap,” jelas Sekda Jabar Herman Suryatman.
Babak Baru Harapan Masyarakat
Keputusan DPRD Jabar ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju kabupaten baru. Namun, bagi masyarakat Cirebon Timur, status CDPOB sudah cukup menjadi energi positif untuk terus melangkah.
Aspirasi yang tumbuh dari ruang desa kini telah bergema di gedung dewan provinsi. Dengan semangat kebersamaan, masyarakat optimistis bahwa pemekaran akan membuka jalan bagi pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata. **(Tim Redaksi)
