Waspadai Serangan Fajar Jelang Pilkada 2024: Ancaman bagi Demokrasi dan Sanksinya
JAKARTA, divipromedia.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang dijadwalkan pada Rabu, 27 November 2024, masyarakat diimbau untuk bijak menggunakan hak pilihnya.
Di tengah persiapan pesta demokrasi ini, muncul kekhawatiran terkait praktik politik uang, khususnya yang dikenal dengan istilah “serangan fajar.”
Serangan fajar merupakan fenomena yang sering terjadi di masa tenang atau menjelang hari pemungutan suara.
Praktik ini dilakukan dengan memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka demi memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu, baik itu calon bupati, wali kota, maupun gubernur.
Apa Itu Serangan Fajar?
Dikutip dari Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Selasa (26/11/2024), serangan fajar merupakan bentuk politik uang yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam tatanan demokrasi.
Biasanya, serangan ini dilakukan pada dini hari atau beberapa jam sebelum pemungutan suara dimulai.
Pemberi serangan fajar sering menargetkan kelompok pemilih yang rentan, terutama mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi.
Tujuannya adalah untuk membeli simpati atau memengaruhi pilihan masyarakat dengan cara yang tidak etis dan ilegal.
Sanksi bagi Pelaku Serangan Fajar
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku serangan fajar atau praktik politik uang lainnya. Berikut rincian hukuman yang dapat dikenakan:
Pasal 515
Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang/materi lain kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu, atau membuat surat suara tidak sah, dipidana penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp36 juta.
Pasal 523 Ayat (2)
Pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang memberikan imbalan kepada pemilih pada masa tenang dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp48 juta.
Pasal 523 Ayat (3)
Setiap orang yang memberikan uang atau materi lain agar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta tertentu dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp36 juta.
Imbauan kepada Masyarakat
Bawaslu mengajak masyarakat untuk melaporkan setiap temuan praktik serangan fajar kepada kantor Bawaslu setempat.
Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan secara jujur dan adil.
Ancaman bagi Demokrasi
Serangan fajar bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga menciderai nilai demokrasi.
Praktik ini membangun kebiasaan politik transaksional yang dapat merusak integritas pemilu dan mengabaikan aspirasi murni rakyat.
Bagi pemilih, terutama pemilih pemula, memahami bahaya dan konsekuensi serangan fajar adalah langkah awal untuk menolak segala bentuk politik uang.
Jangan biarkan hak pilih Anda menjadi alat transaksi demi kepentingan pihak tertentu.
Mari bersama menjaga demokrasi Indonesia dengan menolak politik uang dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Pilihan Anda menentukan masa depan bangsa. (DM1)
