BGN Soroti Kelayakan SPPG di Kabupaten Cirebon, Realisasi Program MBG Belum Capai Target Ideal
CIREBON, (divipromedia.com). — Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cirebon yang dinilai belum memenuhi standar ideal.
Kondisi ini dinilai dapat menghambat kelancaran distribusi makanan bergizi harian bagi para pelajar, balita, ibu hamil, serta kelompok sasaran lainnya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum meratanya pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ketidaklengkapan sertifikasi ini membuat penerima manfaat MBG masih jauh dari target.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat, realisasi penerima manfaat MBG di berbagai kelompok sasaran masih berada di bawah 50 persen.
Beberapa kelompok yang tersasar program antara lain:
- Balita: 15.924 anak (10,56%) dari total 150.803 sasaran
- Ibu hamil: 3.343 orang (11,08%) dari 30.182 sasaran
- Ibu menyusui: 7.219 orang dari total 29.149 sasaran
Untuk kelompok pelajar, capaian penerima manfaat MBG juga masih terbatas:
- TK: 14.368 anak dari 43.733 sasaran
- SD/MI: 103.206 siswa dari 212.220 sasaran
- SMP/MTs: 60.258 siswa dari total 102.304 sasaran
- SMA/MA: 44.136 siswa dari 77.835 sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menyebut, dari total 129 SPPG yang beroperasi, baru 89 unit yang telah memenuhi syarat SLHS. Sebanyak 29 SPPG dilaporkan masih dalam proses pemenuhan sertifikasi, sementara sebagian lainnya belum menjalani inspeksi.
“Dari 129 SPPG yang ada, sebanyak 123 sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), sisanya masih menunggu proses,” jelas Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, didampingi Kabid Kesehatan Masyarakat, dr. Tety Rostianty, Jumat, (5/12).
Saat ini, terdapat 5.053 penjamah pangan terlatih yang disiapkan untuk melayani total penerima manfaat MBG sebanyak 646.226 orang di wilayah Kabupaten Cirebon. Ungkap Hj. Eni.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, sebelumnya juga mengakui bahwa implementasi MBG di sektor pendidikan belum optimal. Program nasional tersebut baru menjangkau sekitar 40 persen satuan pendidikan dari jenjang TK hingga SMP.
