Marak Kasus Dugaan Keracunan: Ketua DPR RI Minta Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, (divipromedia.com) – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik akibat maraknya kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah.
Puan menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, bukan saling menyalahkan.
“Evaluasi harus dilakukan secara total. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi agar kita bersama-sama memastikan perbaikan dan mencegah kasus serupa terjadi kembali,” ujar Puan, Rabu, (24/9/2025).
DPR, lanjut Puan, akan menurunkan tim pengawasan untuk meninjau langsung dapur penyedia makanan dan sekolah-sekolah penerima program MBG. Hal ini dilakukan guna memastikan identifikasi akar persoalan di lapangan.
“Kami akan melakukan pengawasan di lokasi yang terindikasi bermasalah. Penting untuk melihat secara langsung apakah permasalahan ada di proses dapur penyedia, distribusi, atau justru di tingkat sekolah,” jelasnya.
Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kasus dugaan keracunan siswa akibat program MBG menunjukkan peningkatan signifikan.
Hingga 14 September 2025, tercatat 5.360 kasus, dan per 21 September jumlahnya naik menjadi 6.452 kasus atau bertambah 1.092 kasus dalam sepekan.
Lima provinsi dengan angka kasus tertinggi antara lain Jawa Barat (2.012 kasus), Daerah Istimewa Yogyakarta (1.047 kasus), Jawa Tengah (722 kasus), Bengkulu (539 kasus), dan Sulawesi Tengah (446 kasus).
Meski menuai banyak kritik, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyebut penghentian program MBG bukanlah opsi yang realistis saat ini. Ia menekankan bahwa program ini merupakan agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sudah memiliki dukungan anggaran besar.
“Program MBG adalah salah satu prioritas nasional. Oleh karena itu, langkah yang paling memungkinkan adalah memperketat pengawasan serta melakukan perbaikan sistem agar angka kasus keracunan dapat ditekan,” ungkap Charles dalam rapat Komisi IX. **(Tim Redaksi)
