PANRB Dorong Optimalisasi Pelayanan Publik Lewat Pendampingan Implementasi Kebijakan di Daerah
JAKARTA, (divipromedia.com) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat arah kebijakan pelayanan publik agar semakin tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui program pendampingan implementasi kebijakan kepada pemerintah daerah.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menegaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman sekaligus memastikan kebijakan pelayanan publik berjalan optimal.
“Pendampingan terhadap implementasi kebijakan pelayanan publik dilakukan untuk mewujudkan pemahaman bersama di pemerintah daerah. Dengan begitu, pelaksanaannya dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Otok, Jumat (26/9).
Kementerian PANRB telah merumuskan sejumlah instrumen penting, mulai dari standar pelayanan, pemantauan kinerja, hingga mekanisme pelaporan yang menjadi bagian dari akuntabilitas publik.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga mendorong pembangunan ekosistem digital pelayanan publik yang lebih terintegrasi, adaptif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Selain meningkatkan efisiensi, kebijakan pelayanan publik diarahkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dengan pendekatan citizen centric.
Konsep ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan demi mewujudkan kebijakan yang transparan serta berlandaskan prinsip no wrong door policy.
