Presiden Jokowi Paparkan RUU APBN 2025: Optimisme Pertumbuhan Ekonomi dan Reformasi Perpajakan
RUU APBN 2025
Divipromedia.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024).
Dalam sebutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, didukung oleh upaya optimalisasi penerimaan negara dari berbagai sektor.
BACA JUGA
“Rancangan APBN 2025 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun”, ujarnya.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan keterjangkauan layanan publik dalam mencapai target ini, tuturnya.
Lanjut Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi perpajakan, termasuk melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah.
Di sisi lain, upaya peningkatan PNBP juga menjadi prioritas melalui penggunaan teknologi, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam.
Menurut Presiden Jokowi, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen dari PDB, atau sekitar Rp616,2 triliun.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa defisit ini akan dibiayai melalui sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
“Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, termasuk melalui kebijakan pembiayaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan usaha ultra mikro”.
TONTON JUGA
Presiden Jokowi berharap berbagai indikator ekonomi pada tahun 2025 dapat dicapai dengan baik. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,5–5 persen, angka kemiskinan diharapkan berada pada rentang 7–8 persen, dan rasio gini dapat ditekan pada kisaran 0,379–0,382.
Selain itu, Presiden berharap Indeks Modal Manusia (IMM) dapat mencapai level 0,56, Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan ke kisaran 115–120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108. Ia juga menekankan bahwa RAPBN 2025 diharapkan menjadi sarana mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Pembahasan RAPBN 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045, harapan Presiden Jokowi. (DM1)
