Pengusaha Perhotelan Gelisah, Keluhkan Omzet Menurun Tahun 2025
“Kami berharap pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat lebih cermat dalam membuat regulasi. Setiap kebijakan harus dikaji dari berbagai sisi, termasuk kondisi para pengusaha hotel dan para pegawai yang menggantungkan livelihood mereka dari sektor ini,” tegasnya.
Menurut Idah, pelaku usaha perhotelan tetap dibebani berbagai kewajiban, mulai dari pembayaran pajak, biaya operasional perusahaan, hingga gaji pegawai. “Dengan kondisi kebijakan seperti sekarang, perusahaan perhotelan mau tidak mau harus memutar otak untuk menutupi kebutuhan operasional yang tidak kecil,” hal terburuknya yakni pengurangan pegawai atau di rumahkan, katanya.
Pihak PHRI Kabupaten Cirebon, sudah melakukan upaya dan menyuarakan keluhan yang dihadapi para pengusaha perhotelan secara keseluruhan melalui diskusi dengan pemerintah
adanya dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku industri untuk mencari solusi terbaik agar sektor perhotelan tidak semakin terpuruk. “Kami tidak anti terhadap aturan, tetapi kami berharap setiap regulasi mempertimbangkan dampak ekonomi dan keberlangsungan usaha,” pungkas Idah. **(Afif Setiawan)
